Kasus Duta Palma dipakai untuk menyoroti pola kebun sawit ilegal di kawasan hutan dan kerugian negara yang sangat besar. Tulisan ini membaca persoalan itu melalui Pasal 33 UUD 1945, kejahatan korporasi, dan kejahatan negara-korporasi. Penertiban lahan oleh negara dinilai perlu untuk mengoreksi pembiaran lama, tetapi manfaatnya dinilai belum otomatis kembali kepada rakyat. Tulisan ini mempertanyakan dasar hukum, tata kelola, nasib buruh dan petani kecil, serta risiko bahwa pengambilalihan negara hanya menjadi pergantian penguasa atas tanah. Bayangkan sebuah kebun sawit seluas 37 ribu hektare. Ditanami, dipanen, dan dijual selama hampir dua dekade. Semuanya berlangsung tanpa satu pun izin pelepasan kawasan hutan…
-
-
Tulisan ini menafsirkan korupsi di sektor batubara Indonesia sebagai masalah struktural, bukan sekadar pelanggaran individu. Praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyimpangan DMO dipandang tumbuh dari insentif yang salah, banyaknya titik rente, serta lemahnya integritas pengawas meski aturan dan sistem sudah berlapis. Dengan membandingkan pengalaman Indonesia, Korea Selatan, dan Cina, tulisan ini menekankan bahwa pembentukan lembaga baru saja tidak cukup. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, penerimaan negara, dan ketahanan layanan seperti listrik, sehingga pembenahan harus berfokus pada aparat penegak hukum dan pengawasan yang benar-benar independen. Kalau ada satu komoditas yang paling sering jadi bintang tamu dalam drama korupsi Indonesia,…
-
Tulisan ini menyoroti Pasal 50A UU P2SK sebagai celah serius pencucian uang melalui obligasi Danantara. Penulis menilai skema ini memperdalam krisis kepercayaan investor, melemahkan institusi pengawas, memperbesar shadow economy, dan berisiko melanggar standar AML/CFT global, sambil mendesak pembatasan ketat, judicial review, dan pembatalan family office di Bali.
-
Proyek infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo mengalami kerugian negara sebesar Rp 8,03 triliun akibat korupsi. Investigasi oleh SEC dan DOJ Amerika Serikat mengungkap bahwa Telkom Indonesia mencatat 140 transaksi fiktif senilai USD 324 juta. Perusahaan mengakui adanya kelemahan material dalam pengendalian internal dan pelaporan keuangan selama periode 2014 hingga 2021. Analisis kriminologi mengklasifikasikan kasus ini sebagai kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi-negara yang melibatkan aktor-aktor strategis. Kegagalan sistemik dalam pengawasan domestik memicu respons kepatuhan reaktif melalui restrukturisasi organisasi. Meskipun langkah perbaikan telah diambil, proses hukum internasional tetap berjalan untuk memastikan akuntabilitas perusahaan di pasar modal global. Bayangkan sebuah proyek ambisius:…
-
Kasus penyelidikan SEC dan DOJ terhadap Telkom Indonesia menunjukkan bagaimana dual listing membuka yurisdiksi asing atas dugaan manipulasi laporan keuangan 2016–2021 dan kaitannya dengan proyek BTS. Tulisan ini menyoroti perbedaan transparansi SEC dan OJK, risiko fraud piutang, serta pentingnya reformasi tata kelola dan penegakan hukum domestik yang konsisten.
-
Artikel ini menelusuri runtuhnya Yugoslavia sebagai hasil gabungan fondasi konstitusional yang rapuh, krisis ekonomi, nasionalisme elit, dan kegagalan internasional. Dari perang Slovenia hingga Kosovo, tragedi ini menunjukkan bahwa struktur membuka peluang, sementara pilihan politik menentukan bencana. Bagi Indonesia, pelajarannya jelas: jaga keadilan ekonomi, kredibilitas hukum, dan kepercayaan publik sebelum kerapuhan berubah menjadi perpecahan.
-
Ketika negara ingin menghentikan kebocoran kekayaan alam, mengapa jawaban yang tepat bukan membuat perusahaan dagang baru — melainkan membersihkan penjaga gerbangnya. — Wacana Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal dinilai tidak tepat sasaran dalam mengatasi kebocoran ekspor komoditas strategis. Masalah utamanya terletak pada kegagalan pengawasan sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pelibatan verifikasi pihak ketiga secara independen jauh lebih efektif dalam menekan korupsi struktural. Reformasi seharusnya berfokus pada pengurangan diskresi petugas melalui digitalisasi dan penguatan akuntabilitas, bukan menciptakan monopoli perdagangan baru. Penggunaan data terpusat dan sistem inspeksi profesional dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu…
-
Wacana menjadikan DSI sebagai eksportir tunggal CPO, batubara, dan ferro alloy dinilai berisiko tinggi meski bertujuan menutup kebocoran SDA. Artikel ini mengulas akar masalah under-invoicing, misinvoicing, dan transfer pricing, lalu menawarkan alternatif yang lebih realistis: DSI sebagai pengawas transaksi, bukan pedagang, demi menjaga devisa, kepercayaan pasar, dan iklim investasi.