Tulisan ini menafsirkan korupsi di sektor batubara Indonesia sebagai masalah struktural, bukan sekadar pelanggaran individu. Praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyimpangan DMO dipandang tumbuh dari insentif yang salah, banyaknya titik rente, serta lemahnya integritas pengawas meski aturan dan sistem sudah berlapis. Dengan membandingkan pengalaman Indonesia, Korea Selatan, dan Cina, tulisan ini menekankan bahwa pembentukan lembaga baru saja tidak cukup. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, penerimaan negara, dan ketahanan layanan seperti listrik, sehingga pembenahan harus berfokus pada aparat penegak hukum dan pengawasan yang benar-benar independen. Kalau ada satu komoditas yang paling sering jadi bintang tamu dalam drama korupsi Indonesia,…
