Merajut Integritas Menata Masa Depan
Wacana menjadikan DSI sebagai eksportir tunggal CPO, batubara, dan ferro alloy dinilai berisiko tinggi meski bertujuan menutup kebocoran SDA. Artikel ini mengulas akar masalah under-invoicing, misinvoicing, dan transfer pricing, lalu menawarkan alternatif yang lebih realistis: DSI sebagai pengawas transaksi, bukan pedagang, demi menjaga devisa, kepercayaan pasar, dan iklim investasi.
Bagian ketiga trilogi ini menyoroti sembilan pengaman mutlak agar sentralisasi ekspor SDA oleh BUMN pada 2026 tidak berubah menjadi mesin korupsi. Mulai dari verifikasi harga realtime, keterbukaan beneficial ownership, audit forensik, integrasi data, perlindungan whistleblower, hingga pembatasan kewenangan direksi, tulisan ini menegaskan bahwa tanpa tata kelola kuat, monopoli hanya memusatkan rente.
Bagian kedua trilogi ini membedah 11 celah fraud sistemik dalam rencana sentralisasi ekspor SDA melalui BUMN mulai 2026. Dari policy capture, konflik kepentingan, transfer pricing, hingga manipulasi dokumen, pelabuhan, dan devisa, tulisan menegaskan bahwa monopoli ekspor tanpa reformasi tata kelola berisiko menjadi titik kegagalan katastrofik bagi keuangan negara.
Bagian pertama trilogi ini membedah rencana pemerintah memusatkan ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy lewat BUMN mulai 2026. Di satu sisi, kebijakan ini menjanjikan kontrol devisa, efisiensi, dan daya tawar lebih kuat. Di sisi lain, rekam jejak korupsi BUMN, lemahnya pengawasan, dan risiko monopoli menimbulkan ancaman besar bagi tata kelola SDA.
Di tengah hiruk pikuk kehidupan bernegara, etika publik adalah kompas yang menuntun arah setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik. Ia menjadi landasan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun, bagaimana jika kompas itu bergeser, bahkan seolah diabaikan? Sebuah isu yang belakangan mencuat ke permukaan adalah fenomena rangkap jabatan oleh pejabat tinggi dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini bukan sekadar isu administratif, melainkan gumpalan masalah etika yang mengikis fondasi kepercayaan, khususnya ketika masyarakat sedang berjuang dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 80 Tahun 2019 telah dengan tegas melarang rangkap jabatan bagi…