Merajut Integritas Menata Masa Depan
Tulisan ini menyoroti Pasal 50A UU P2SK sebagai celah serius pencucian uang melalui obligasi Danantara. Penulis menilai skema ini memperdalam krisis kepercayaan investor, melemahkan institusi pengawas, memperbesar shadow economy, dan berisiko melanggar standar AML/CFT global, sambil mendesak pembatasan ketat, judicial review, dan pembatalan family office di Bali.
Kasus penyelidikan SEC dan DOJ terhadap Telkom Indonesia menunjukkan bagaimana dual listing membuka yurisdiksi asing atas dugaan manipulasi laporan keuangan 2016–2021 dan kaitannya dengan proyek BTS. Tulisan ini menyoroti perbedaan transparansi SEC dan OJK, risiko fraud piutang, serta pentingnya reformasi tata kelola dan penegakan hukum domestik yang konsisten.
Kasus Coinworks menyoroti krisis gagal bayar massal yang menjerat ribuan lender setelah platform P2P lending ini dipasarkan sebagai investasi aman dengan proteksi penuh. Artikel ini mengulas kelemahan tata kelola, dugaan pelanggaran regulasi, anjloknya TKB90, serta pelajaran penting bagi investor ritel tentang risiko nyata di balik janji imbal hasil tinggi.
Koperasi desa (Kopdes) selalu digadang-gadang sebagai pilar ekonomi kerakyatan, ujung tombak pemerataan kesejahteraan di pelosok negeri. Bayangkan saja, jika setiap desa memiliki koperasi yang kokoh, berapa banyak potensi ekonomi yang bisa digerakkan? Pemerintah Indonesia melalui inisiatif “Koperasi Desa Merah Putih” berupaya merevitalisasi peran ini dengan menggandeng bank-bank BUMN (Himbara) sebagai penyokong dana. Namun, di balik semangat pembangunan ini, muncul serangkaian pertanyaan krusial terkait desain kebijakan pembiayaan, landasan hukum, hingga potensi risiko yang mengintai. Sebagai seorang analis, mari kita bedah lebih dalam skema pembiayaan ini, menilik sisi terang dan bayangan yang mungkin saja belum terlihat jelas. Anatomi Kebijakan Pinjaman untuk Koperasi…