Merajut Integritas Menata Masa Depan
Tulisan ini menyoroti Pasal 50A UU P2SK sebagai celah serius pencucian uang melalui obligasi Danantara. Penulis menilai skema ini memperdalam krisis kepercayaan investor, melemahkan institusi pengawas, memperbesar shadow economy, dan berisiko melanggar standar AML/CFT global, sambil mendesak pembatasan ketat, judicial review, dan pembatalan family office di Bali.
Ketika negara ingin menghentikan kebocoran kekayaan alam, mengapa jawaban yang tepat bukan membuat perusahaan dagang baru — melainkan membersihkan penjaga gerbangnya. — Wacana Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal dinilai tidak tepat sasaran dalam mengatasi kebocoran ekspor komoditas strategis. Masalah utamanya terletak pada kegagalan pengawasan sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pelibatan verifikasi pihak ketiga secara independen jauh lebih efektif dalam menekan korupsi struktural. Reformasi seharusnya berfokus pada pengurangan diskresi petugas melalui digitalisasi dan penguatan akuntabilitas, bukan menciptakan monopoli perdagangan baru. Penggunaan data terpusat dan sistem inspeksi profesional dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu…
Wacana menjadikan DSI sebagai eksportir tunggal CPO, batubara, dan ferro alloy dinilai berisiko tinggi meski bertujuan menutup kebocoran SDA. Artikel ini mengulas akar masalah under-invoicing, misinvoicing, dan transfer pricing, lalu menawarkan alternatif yang lebih realistis: DSI sebagai pengawas transaksi, bukan pedagang, demi menjaga devisa, kepercayaan pasar, dan iklim investasi.
Bagian ketiga trilogi ini menyoroti sembilan pengaman mutlak agar sentralisasi ekspor SDA oleh BUMN pada 2026 tidak berubah menjadi mesin korupsi. Mulai dari verifikasi harga realtime, keterbukaan beneficial ownership, audit forensik, integrasi data, perlindungan whistleblower, hingga pembatasan kewenangan direksi, tulisan ini menegaskan bahwa tanpa tata kelola kuat, monopoli hanya memusatkan rente.
Bagian kedua trilogi ini membedah 11 celah fraud sistemik dalam rencana sentralisasi ekspor SDA melalui BUMN mulai 2026. Dari policy capture, konflik kepentingan, transfer pricing, hingga manipulasi dokumen, pelabuhan, dan devisa, tulisan menegaskan bahwa monopoli ekspor tanpa reformasi tata kelola berisiko menjadi titik kegagalan katastrofik bagi keuangan negara.
Bagian pertama trilogi ini membedah rencana pemerintah memusatkan ekspor CPO, batu bara, dan ferro alloy lewat BUMN mulai 2026. Di satu sisi, kebijakan ini menjanjikan kontrol devisa, efisiensi, dan daya tawar lebih kuat. Di sisi lain, rekam jejak korupsi BUMN, lemahnya pengawasan, dan risiko monopoli menimbulkan ancaman besar bagi tata kelola SDA.
Pemerintah Indonesia merencanakan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara untuk komoditas strategis guna mengamankan devisa dan mencegah manipulasi pajak. Langkah ini bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dengan memastikan seluruh pendapatan ekspor masuk ke sistem keuangan domestik serta menutup celah pelaporan nilai ekspor yang tidak akurat. Kebijakan ini memicu kekhawatiran dari lembaga pemeringkat internasional dan pelaku industri terkait potensi distorsi pasar serta ketidakpastian regulasi. Kurangnya detail teknis dan transparansi mengenai status hukum pengelola kebijakan dianggap berisiko mengganggu iklim investasi, hubungan dagang internasional, serta stabilitas peringkat kredit nasional di pasar global. Sebuah Ambisi Besar di Tengah Panggung Global Ada sebuah pernyataan klasik…
Sektor pertambangan adalah fondasi utama perekonomian Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, khususnya mineral seperti emas, nikel, dan batubara, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penerimaan negara. Namun, di balik potensi besar itu, ada persoalan kronis yang sulit diberantas: praktik penambangan ilegal. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Pernyataan Presiden Prabowo yang menargetkan pemberantasan 1.063 tambang ilegal dan menyebut adanya “backing” dari oknum-oknum kuat, termasuk para jenderal, telah memicu diskursus publik yang mendalam. Pernyataan tersebut kembali membuka mata kita pada kompleksitas masalah ini, yang melibatkan dimensi hukum,…