Bagian Pertama dari Trilogi Kebijakan Sentralisasi Ekspor Sumber Daya Alam
Satu Keran, Ratusan Triliun, dan Dua Skenario yang Sangat Berbeda
Ada sebuah rencana besar yang sedang disiapkan pemerintah, dan dampaknya bisa mengubah arsitektur ekonomi Indonesia untuk waktu yang sangat lama. Mulai 2026, ekspor sumber daya alam strategis—CPO dan turunannya, Batu Bara, dan Paduan Besi (Ferro Alloy / Besi Paduan)—tidak lagi bisa langsung dijual oleh perusahaan ke luar negeri. Semua harus lewat satu pintu: BUMN.
Bayangkan sebuah keran raksasa yang mengalirkan ratusan triliun rupiah setiap tahun dari kekayaan alam Indonesia ke pasar dunia. Selama ini, keran itu dipegang oleh banyak tangan—perusahaan tambang, perkebunan sawit, trader internasional, broker, dan ya, juga BUMN. Ada yang jujur, ada yang nakal, ada yang terang-terangan merugikan negara. Sekarang pemerintah ingin mengambil semua keran itu dan menyerahkannya ke satu tangan saja.
Secara teori, ini terdengar masuk akal. Negara punya kontrol penuh, devisa lebih terjaga, posisi tawar lebih kuat. Tapi di balik kerapian teori itu, ada satu pertanyaan yang mengganggu dan jarang dijawab dengan jujur: ketika keran uang sebesar itu diserahkan ke institusi yang rekam jejak korupsinya sudah sepanjang jalan tol Trans-Jawa, apa yang mungkin terjadi?
Artikel ini—bagian pertama dari tiga seri—akan mengajak kita melihat dua sisi mata uang kebijakan ini: niat mulia yang tertulis rapi di atas kertas, dan risiko gelap yang mengintai di lapangan.
Apa Sebenarnya yang Sedang Direncanakan?
Mari kita sederhanakan dulu isi skema Peraturan Pemerintah Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang sedang disiapkan, karena memahami desainnya adalah langkah pertama sebelum kita bisa menilainya secara kritis.
Intinya begini: BUMN akan menjadi aktor tunggal dalam ekspor SDA strategis Indonesia. Perusahaan tambang atau perkebunan swasta tidak lagi bisa langsung mengekspor produknya ke luar negeri. Semua penjualan internasional harus melalui BUMN yang ditunjuk. Perusahaan swasta hanya berstatus sebagai mitra domestik dalam skema business-to-business: mereka menjual ke BUMN di dalam negeri, lalu BUMN yang menjual ke buyer di luar negeri.
Implementasinya dirancang dalam dua tahap. Tahap pertama, yang bersifat transisi, berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026. Di fase ini, perusahaan swasta mulai mengalihkan transaksi ekspornya kepada BUMN, dan buyer luar negeri yang selama ini berhubungan langsung dengan swasta akan diperkenalkan kepada BUMN sebagai penjual utama. Tahap kedua, implementasi penuh, dimulai September 2026. Pada titik ini, semua kontrak ekspor baru harus atas nama BUMN, seluruh dokumen ekspor dan pengurusan kepabeanan dikelola BUMN, dan swasta sepenuhnya menjadi pemasok domestik.
Di atas kertas, ini terlihat rapi. Negara memegang kendali, BUMN jadi juara nasional, devisa mengalir lancar ke dalam negeri. Tapi di sisi lain, kebijakan ini menciptakan satu hal yang sangat krusial: sebuah monopoli baru. Dan di situlah paradoksnya mulai muncul.
Tiga Niat Baik di Balik Kebijakan
Sebelum kita membedah risikonya, penting untuk memahami mengapa pemerintah merasa kebijakan ini perlu. Ada tiga motivasi utama yang masing-masing punya landasan logis.
Motivasi pertama adalah mengamankan Devisa Hasil Ekspor. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan dari penjualan SDA Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik. Ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada—studi Bank Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan repatriasi devisa ekspor masih berfluktuasi, dan sebagian pelaku usaha menempatkan dananya di luar negeri untuk alasan pajak atau efisiensi pembayaran internasional. Dengan menjadikan BUMN sebagai pintu tunggal, harapannya kebocoran ini bisa ditutup.
Motivasi kedua adalah memotong rantai perantara yang selama ini menggerogoti nilai ekspor. Selama bertahun-tahun, ekspor komoditas SDA sering melibatkan jaringan trader internasional, broker, dan perusahaan cangkang di luar negeri yang mengambil marjin tanpa memberikan nilai tambah yang nyata. Laporan UNCTAD menyebutkan bahwa di banyak negara berkembang, rantai perantara semacam ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara karena praktik transfer pricing dan under-invoicing. Dengan memotong perantara dan menyerahkan negosiasi ke BUMN, pemerintah berharap nilai jual naik dan kebocoran marjin ke luar negeri berkurang.
Motivasi ketiga adalah memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Negara ingin BUMN bertindak sebagai negosiator tunggal untuk komoditas-komoditas kunci. Secara teori, jika satu pihak mewakili volume yang sangat besar, daya tawarnya naik secara signifikan. Penelitian tentang state trading enterprises di sektor pangan menunjukkan bahwa entitas negara yang menguasai volume besar memang bisa mengamankan kontrak jangka panjang dan harga yang lebih stabil.
Ketiga motivasi ini, jika kita lihat secara terpisah, masing-masing masuk akal. Tapi kebijakan publik tidak hidup di ruang vakum—ia hidup di dunia nyata, dengan segala kerumitan institusional, politik, dan manusianya.
Paradoks Sentralisasi: Pasal 33 Bertemu Kenyataan Pahit
Secara konstitusional, ide ini punya akar yang sangat dalam. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat ini sering diterjemahkan menjadi “dikuasai oleh negara lewat BUMN”—dan dalam kerangka itu, sentralisasi ekspor SDA terdengar seperti perwujudan amanat konstitusi yang paling literal.
Tapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan cukup keras: seberapa sehat sebenarnya BUMN kita sebagai alat negara?
Di sinilah paradoks yang paling tajam muncul. Pemerintah ingin mengurangi kebocoran ekspor dari swasta dan perantara, tapi solusinya adalah memasukkan semua aliran ekspor ke dalam satu “pipa besar” bernama BUMN—institusi yang selama ini justru menjadi salah satu episentrum korupsi di Indonesia. Penelitian tentang monopoli negara di sektor SDA di berbagai negara berkembang menunjukkan pola yang berulang: ketika akuntabilitas lemah dan pengawasan publik terbatas, sentralisasi kekuasaan ekonomi justru meningkatkan peluang korupsi top-down dari elite birokrasi dan politik. Dengan kata lain, tanpa arsitektur pengawasan yang kuat, apa yang dimaksudkan sebagai single point of control sangat mudah berubah menjadi single point of capture—satu titik yang begitu menggiurkan untuk dikuasai oleh jaringan kepentingan tertentu.
Dan jika kita melihat kondisi Indonesia hari ini, kekhawatiran itu bukan sekadar paranoia akademis.
Lampu Merah yang Sudah Menyala
Untuk menilai apakah BUMN siap memegang kendali ekspor SDA, kita perlu melihat konteks yang lebih besar: tren korupsi nasional. Dan trennya, sayangnya, tidak menggembirakan.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia beberapa tahun terakhir bergerak ke arah yang salah. Sampai 2023, Indonesia hanya mencetak skor 34 dari 100, dengan peringkat 115 dari 180 negara—turun cukup signifikan dibandingkan skor 40 dan peringkat 85 pada 2019. Simulasi untuk 2025 menggambarkan tren yang semakin mengkhawatirkan: skor tetap rendah di angka 34, dengan peringkat merosot ke posisi 109 dari 182 negara, yang berarti turun sepuluh peringkat hanya dalam satu tahun. Salah satu faktor utama penurunan ini adalah melemahnya independensi lembaga antikorupsi dan menyusutnya ruang gerak masyarakat sipil.
Mengapa angka-angka ini penting dalam konteks kebijakan sentralisasi ekspor? Karena ketika pengawasan publik melemah, risiko dari setiap kebijakan yang bersifat monopoli negara otomatis meningkat secara eksponensial. Bank Dunia menyebutkan bahwa di negara-negara dengan rule of law yang lemah, konsentrasi kekuasaan ekonomi pada institusi negara tanpa reformasi tata kelola justru memperdalam praktik korupsi dan state capture oleh elite tertentu. Dengan latar belakang seperti ini, wajar jika banyak pihak memasang sikap waspada ketika negara berencana memusatkan triliunan rupiah uang ekspor di tangan BUMN.
Rekam Jejak BUMN: Bukan Cerita Satu-Dua Oknum
Sekarang mari kita lihat rekam jejak BUMN sendiri, karena di sinilah kekhawatiran berubah dari abstrak menjadi sangat konkret.
Data yang tersedia menunjukkan bahwa korupsi di BUMN bukan fenomena “oknum nakal” yang sporadis—ia bersifat sistemik dan sudah berlangsung lama. Berbagai kasus korupsi di sektor BUMN dan ekspor SDA yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan total kerugian yang diperkirakan melampaui Rp500 triliun. Angka ini sejalan dengan temuan global bahwa sektor SDA memiliki tingkat kerentanan korupsi paling tinggi karena melibatkan nilai transaksi besar, aset tidak bergerak, dan jaringan politik yang kuat. Data Kejaksaan Agung mencatat 212 kasus korupsi melibatkan BUMN dalam kurun 2016 sampai 2023, dengan kerugian negara sekitar Rp64 triliun—dan ini belum termasuk kasus yang ditangani KPK atau kepolisian.
Yang paling mengkhawatirkan adalah pola strukturnya. Laporan ICW mencatat bahwa dari 340 tersangka korupsi di lingkungan BUMN pada periode 2016 hingga 2021, lima puluh satu orang atau sekitar lima belas persen adalah direktur. Korupsi di BUMN bukan kejahatan yang dilakukan oleh staf level bawah yang bermain sendiri—ini adalah korupsi yang bekerja dari atas ke bawah, dipimpin oleh orang-orang yang justru memegang kewenangan pengambilan keputusan. Ketika korupsi dipimpin dari puncak, setiap kebijakan yang memberi otoritas besar tanpa kontrol yang setimpal akan berlipat ganda risikonya.
Tiga Kasus yang Menjadi Buku Teks
Jika angka-angka agregat belum cukup meyakinkan, tiga kasus berikut ini memberikan ilustrasi yang sangat gamblang tentang apa yang terjadi ketika SDA, BUMN, dan ekspor bertemu tanpa pengawasan yang memadai.
Kasus pertama adalah Pertamina, dengan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp193,7 triliun dalam periode 2018 sampai 2023. Modus yang terungkap melibatkan persekongkolan antara pejabat BUMN dan broker swasta, penjualan minyak mentah dan produk turunannya melalui skema yang menguntungkan perantara tertentu, serta dugaan ekspor dengan harga yang tidak mencerminkan nilai pasar. Kasus ini sangat relevan dengan rencana PP baru: ketika BUMN memegang posisi sebagai satu-satunya penjual ke luar negeri, siapa yang bisa menjamin bahwa jaringan broker “langganan” tidak akan kembali menguasai pintu masuk?
Kasus kedua adalah PT Timah, dengan dugaan kerugian yang disebut-sebut mencapai Rp300 triliun dalam rentang 2015 sampai 2022. Di sini, modusnya berbeda tapi sama mengerikannya: legalisasi bijih timah hasil tambang ilegal melalui skema kemitraan dengan perusahaan mitra BUMN. Komoditas ilegal “dicuci” menjadi seolah-olah legal melalui dokumen resmi BUMN. Dalam konteks kebijakan ekspor baru, bayangkan apa yang terjadi ketika BUMN menjadi satu-satunya pintu keluar—dokumen ekspor BUMN bisa menjadi “stempel halal” bagi komoditas yang asal-usulnya bermasalah.
Kasus ketiga adalah manipulasi ekspor CPO, di mana sebanyak 282 perusahaan terindikasi melakukan manipulasi dalam periode 2021 sampai 2025. Modusnya mencakup under-invoicing—melaporkan harga lebih rendah dari harga sebenarnya—dan mengubah klasifikasi komoditas, misalnya melaporkan CPO sebagai limbah POME atau fatty matter untuk menghindari bea keluar, dengan total nilai dokumen ekspor mencapai Rp45,9 triliun. Kasus ini bahkan menyeret pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang seharusnya menjadi garda terakhir pengawasan di pelabuhan.
Pelajaran dari ketiga kasus ini konsisten dengan temuan literatur akademis: monopoli negara atas ekspor tanpa transparansi menyeluruh berpotensi menciptakan “rente super” yang diperebutkan oleh elite, bukan semata-mata oleh pelaku usaha biasa.
Di Persimpangan yang Menentukan
Sampai di sini, gambaran besarnya sudah cukup jelas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi—mengamankan devisa, mengurangi ketergantungan pada perantara global, dan memastikan kekayaan SDA benar-benar dinikmati rakyat. Niat ini bukan hanya logis, tapi konstitusional. Di sisi lain, ada realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi: institusi yang diserahi mandat besar ini belum bersih dari korupsi sistemik, tren persepsi korupsi nasional justru memburuk, dan mekanisme pengawasan publik serta checks and balances sedang melemah.
Memusatkan kendali ekspor SDA bernilai ratusan triliun rupiah per tahun ke tangan institusi yang kerap terlibat korupsi top-down, didominasi oleh pola kolusi terstruktur di level pimpinan, dan beroperasi dalam ekosistem nasional yang indeks korupsinya menurun—adalah langkah yang, tanpa reformasi tata kelola yang sungguh-sungguh, lebih mirip taruhan besar daripada strategi yang terukur.
Tapi apakah itu berarti kebijakan ini harus dibatalkan? Belum tentu. Yang jelas, ia tidak boleh diluncurkan tanpa pemahaman yang jernih tentang di mana saja lubang-lubang kecurangannya berada. Dan itulah yang akan kita bedah di bagian berikutnya.
Daftar Referensi
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia.
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. Food Policy, 66, 88–96. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.001
- Kolstad, I., & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. Resources Policy, 34(4), 214–226. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001
- OECD. (2016). Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures and Incentives. Paris: OECD Publishing.
- Ross, M. L. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International.
- World Bank. (2022). World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.
Tulisan ini merupakan bagian pertama dari trilogi analisis kebijakan sentralisasi ekspor SDA oleh BUMN. Analisis disusun berdasarkan kerangka tata kelola dan referensi akademis, termasuk dari OECD, UNCTAD, Bank Dunia, Transparency International, ICW, dan literatur tentang resource curse serta state trading enterprises. Bersambung ke Bagian 2: Sebelas Celah Fraud Sistemik dalam Monopoli Ekspor BUMN.
