Ketika negara ingin menghentikan kebocoran kekayaan alam, mengapa jawaban yang tepat bukan membuat perusahaan dagang baru — melainkan membersihkan penjaga gerbangnya. — Wacana Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal dinilai tidak tepat sasaran dalam mengatasi kebocoran ekspor komoditas strategis. Masalah utamanya terletak pada kegagalan pengawasan sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pelibatan verifikasi pihak ketiga secara independen jauh lebih efektif dalam menekan korupsi struktural. Reformasi seharusnya berfokus pada pengurangan diskresi petugas melalui digitalisasi dan penguatan akuntabilitas, bukan menciptakan monopoli perdagangan baru. Penggunaan data terpusat dan sistem inspeksi profesional dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu…
-
-
Wacana menjadikan DSI sebagai eksportir tunggal CPO, batubara, dan ferro alloy dinilai berisiko tinggi meski bertujuan menutup kebocoran SDA. Artikel ini mengulas akar masalah under-invoicing, misinvoicing, dan transfer pricing, lalu menawarkan alternatif yang lebih realistis: DSI sebagai pengawas transaksi, bukan pedagang, demi menjaga devisa, kepercayaan pasar, dan iklim investasi.
-
Mengurai benang kusut tekanan nilai tukar Asia: dari geopolitik minyak hingga dompet rumah tangga — Gangguan di Selat Hormuz memicu kenaikan harga energi global dan memperkuat dolar AS, yang menyebabkan depresiasi mata uang di berbagai negara Asia. Fenomena ini memicu inflasi impor yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok masyarakat, meskipun fundamental ekonomi dan neraca perdagangan negara-negara tersebut sangat bervariasi. Negara-negara seperti Indonesia dan India menghadapi tantangan kebijakan dalam menstabilkan nilai tukar melalui kontrol devisa maupun intervensi pasar. Strategi administratif sering kali berisiko mengikis kepercayaan investor. Solusi berkelanjutan memerlukan reformasi struktural, penguatan basis industri, serta komunikasi kebijakan yang kredibel untuk…
-
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan sepuluh buku rekomendasi kepada Presiden untuk memperkuat institusi kepolisian hingga 2029. Hasilnya menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden dan mempertahankan mekanisme persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri. Fokus utama adalah penguatan tata kelola tanpa pembentukan kementerian keamanan baru. Transformasi ini mencakup penguatan wewenang Kompolnas menjadi lembaga pengawas independen dengan keputusan mengikat. Selain itu, terdapat pembatasan jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian serta inisiatif digitalisasi layanan publik. Reformasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi melalui perbaikan aspek kelembagaan maupun manajerial secara menyeluruh. Tiga Bulan, Sepuluh Buku, dan Satu Pertemuan Panjang Bayangkan Anda diminta…
-
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipicu oleh masalah fundamental pada kondisi fiskal Indonesia, terutama lonjakan defisit anggaran yang signifikan. Meskipun faktor eksternal dan moneter turut berpengaruh, defisit fiskal yang membengkak menurunkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan persepsi risiko bagi investor global. Langkah moneter seperti kenaikan suku bunga dan pembelian kembali surat berharga hanya bersifat meredam gejolak jangka pendek. Solusi jangka panjang memerlukan konsolidasi fiskal melalui pemangkasan belanja non-produktif serta penguatan penerimaan negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengembalikan kredibilitas pemerintah di mata para pelaku pasar. Prolog: Rupiah di Persimpangan Bayangkan Anda sedang demam tinggi. Dokter…
-
Kasus Coinworks menyoroti krisis gagal bayar massal yang menjerat ribuan lender setelah platform P2P lending ini dipasarkan sebagai investasi aman dengan proteksi penuh. Artikel ini mengulas kelemahan tata kelola, dugaan pelanggaran regulasi, anjloknya TKB90, serta pelajaran penting bagi investor ritel tentang risiko nyata di balik janji imbal hasil tinggi.
-
Bagian ketiga trilogi ini menyoroti sembilan pengaman mutlak agar sentralisasi ekspor SDA oleh BUMN pada 2026 tidak berubah menjadi mesin korupsi. Mulai dari verifikasi harga realtime, keterbukaan beneficial ownership, audit forensik, integrasi data, perlindungan whistleblower, hingga pembatasan kewenangan direksi, tulisan ini menegaskan bahwa tanpa tata kelola kuat, monopoli hanya memusatkan rente.
-
Bagian kedua trilogi ini membedah 11 celah fraud sistemik dalam rencana sentralisasi ekspor SDA melalui BUMN mulai 2026. Dari policy capture, konflik kepentingan, transfer pricing, hingga manipulasi dokumen, pelabuhan, dan devisa, tulisan menegaskan bahwa monopoli ekspor tanpa reformasi tata kelola berisiko menjadi titik kegagalan katastrofik bagi keuangan negara.