Kasus Koinworks: Ilusi Investasi Aman dan Alarm Bahaya P2P Lending

Dari Investasi “Aman” Tiba-Tiba Mati!

Dari bintang fintech UMKM, berubah jadi krisis gagal bayar massal. Apa yang sebenarnya terjadi — dan apakah P2P lending di Indonesia masih layak dipercaya?

---

Bayangkan ini: selama bertahun-tahun kamu rutin menaruh uang di sebuah aplikasi investasi. Imbal hasilnya menarik, branding-nya rapi, didukung bank dan investor besar, rajin menang penghargaan. Di brosur dan aplikasi, kata-kata seperti “terproteksi”, “dijamin 100%”, “ada asuransi” muncul di mana-mana. Lalu suatu hari, kamu mencoba menarik dana. Gagal. Kamu coba lagi minggu depan. Tetap gagal. Grup WhatsApp investor mulai riuh. Admin CS menjawab dengan template, janji “pengembalian bertahap”, menyebut satu nama borrower yang “menipu” sebagai biang kerok. Bulan berganti, tahun hampir lewat — tapi uangmu tak kunjung kembali.

Inilah yang dialami ribuan lender Coinworks, salah satu pemain besar P2P lending Indonesia yang dulu dielu-elukan sebagai pionir pembiayaan UMKM berbasis teknologi. Kasus ini bukan sekadar cerita satu startup gagal. Ia membuka kotak pandora: tentang cara produk keuangan dipasarkan, kelambatan regulator, dan mungkin — masa depan suram industri P2P lending di Indonesia.

Artikel ini mengajak kamu membedah kasus Coinworks dengan kacamata lebih jernih: bagaimana mereka tumbuh, di mana mereka melenceng, apa kata pengalaman global, dan pelajaran pahit apa yang harus kita ambil sebagai pengguna, regulator, maupun pelaku industri.

Dari Pendanaan UMKM ke “Super FinApp”

Pendiri dengan profil mentereng

Coinworks berdiri pada 2016, didirikan oleh dua sosok lulusan University of Michigan: Benedikto Haryono dan Willy Arifin. Di berbagai profil media, Benedikto digambarkan sebagai profesional dengan pengalaman panjang di agrikultur dan jasa keuangan. Willy, berlatar belakang ilmu komputer dengan pengalaman di sektor minyak dan gas.

Nama Benedikto sering muncul sebagai wajah publik Coinworks. Sementara itu, profil Willy relatif minim di luar situs resmi. Menariknya, data terakhir Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU) menunjukkan nama Willy tidak lagi tercantum dalam akta perubahan perusahaan, dan Benedikto juga sudah beralih menjadi komisaris. Posisi direksi kini dipegang oleh Jonathan Bry dan Bernardo Arifit. Perubahan struktur ini wajar dalam dunia startup, tapi di tengah krisis, wajar juga memicu pertanyaan: ada apa sebenarnya di dalam?

Angka-angka yang dulu bikin percaya

Di masa jayanya, Coinworks sering dipromosikan sebagai contoh sukses fintech pendanaan UMKM. Menurut pemberitaan entrepreneur.bisnis.com (24 Mei 2023), Coinworks:

• Mengklaim punya 2,2 juta pengguna ekosistem digital
• Terdiri dari sekitar 1,4 juta pemberi pinjaman dan 840.000 peminjam UMKM
• Menyatakan telah menyalurkan dana total Rp16,3 triliun

Pada 2018, jumlah pendana dikabarkan sekitar 86.000 dengan rata-rata imbal hasil efektif tahunan lebih dari 21% untuk beberapa instrumen. Anak usaha Coin P2P disebut telah menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 11.000 pelaku usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan ini didukung suntikan modal dari investor besar: Mandiri Capital Indonesia, Convergence Ventures, Gunung Sewu, BBX, Kuona Capital, hingga Saison Capital dari Jepang. Tahun 2019, Coinworks mengumumkan pendanaan sekitar Rp190 miliar, lalu pada 2022 kembali mengangkat berita pendanaan seri C sekitar Rp1,6 triliun.

Singkatnya, dari luar Coinworks tampak seperti startup fintech “idaman”: tumbuh pesat, fokus UMKM, didukung korporasi besar, dan dipuji di panggung internasional. Masalahnya: citra itu menutupi desain produk dan praktik pemasaran yang kelak menjadi sumber petaka.

Belajar dari Zopa, Prosper, dan Tiongkok

Untuk memahami apa yang salah dengan model Coinworks, kita perlu berkaca pada dua pengalaman ekstrem: contoh “sehat” di Barat dan kehancuran total di Tiongkok.

Zopa & Prosper: dari awal sudah jujur bahwa “uangmu bisa hilang”

Zopa (Inggris) dan Prosper (Amerika Serikat), yang sama-sama berdiri pada 2005, sering disebut sebagai pionir P2P lending dunia. Pola mereka cukup lurus: platform hanyalah perantara yang mempertemukan lender (pemberi pinjaman) dan borrower (peminjam). Pinjaman bersifat unsecured loan — tidak ada jaminan fisik. Yang penting: sejak hari pertama, mereka menekankan bahwa:

• Modal lender tidak dijamin
• Gagal bayar (default) adalah risiko nyata
• Lender harus membaca dan menimbang sendiri profil peminjam

Platform menyediakan credit scoring dan kategori risiko, tapi tidak menjanjikan “jaminan pokok dana”. Lender paham bahwa imbal hasil tinggi datang dengan risiko yang juga tinggi. Studi tentang P2P lending di Eropa maupun AS berulang kali menekankan bahwa transparansi risiko adalah pilar utama keberlanjutan model ini (Milne & Parboteeah, 2016; Serrano-Cinca et al., 2015).

Tiongkok: dari booming 2,8 triliun yuan ke pelarangan total

Kontras dengan itu, Tiongkok mengalami roller coaster P2P lending yang dramatis. Sejak 2007, platform P2P tumbuh eksplosif dan memuncak pada 2017 dengan volume transaksi sekitar 2,8 triliun yuan. Ribuan platform bermunculan. Lalu semuanya runtuh.

Penelitian Yang Guanghuang dan tesis Showo (SOAS University of London) mencatat pola yang berulang: platform yang seharusnya hanya penghubung informasi berubah menjadi “shadow bank”. Untuk bersaing, mereka mulai:

• Menawarkan jaminan pokok dana
• Mengemas “proteksi” dan “keamanan” sebagai fitur utama
• Mengambil risiko likuiditas besar tanpa permodalan setara bank

Dalam jangka pendek, ini manjur: investor ritel merasa aman, pertumbuhan meroket. Tapi ketika gagal bayar massal dan skema Ponzi tersingkap, modal platform tersedot habis untuk menalangi klaim, dan satu per satu bangkrut. Kekacauan sosial dan protes publik memaksa pemerintah Tiongkok akhirnya melarang seluruh P2P lending pada 2021 (Yan et al., 2021). Pesannya jelas: begitu platform P2P “berjanji” menjamin dana pokok tanpa regulasi dan modal seperti bank, mereka menempatkan diri dalam posisi yang nyaris mustahil bertahan saat krisis.

Bagaimana Coinworks Dipasarkan

Narasi “aman”, “terproteksi”, dan jaminan 100%

Berbeda dari Zopa dan Prosper yang blak-blakan soal risiko, Coinworks memasarkan dirinya dengan nuansa sangat optimistis. Dalam berbagai materi promosi dan komunikasi sales, penekanan bukan pada risiko, tapi pada proteksi dan asuransi. Beberapa poin kunci yang sering muncul dalam narasi pemasaran:

• Adanya “dana proteksi” dan asuransi
• Klaim bahwa pendanaan ke borrower grade A dijamin 100% jika gagal bayar
• Visual dan copywriting yang menonjolkan rasa aman, stabil, dan “cocok untuk pemula”

Janji proteksi ini diperkuat di:

• Desain UI/UX aplikasi
• Materi promosi digital
• Script konsultan keuangan dan agen penjual
• Respons admin media sosial

Dalam psikologi keuangan, framing semacam ini sangat memengaruhi perilaku investor ritel. Penelitian menunjukkan bahwa ketika risiko dipersepsikan “ditanggung pihak lain”, investor cenderung mengabaikan uji tuntas dan melebih-lebihkan rasa aman (Kahneman & Tversky, 1979; Barberis, 2013). Dengan kata lain: kalau kamu terus diberi tahu bahwa pokok dana “dijamin”, kamu cenderung tak lagi kritis melihat profil peminjam.

Produk Coin Robo: dari P2P murni ke model “trust me”

Secara konsep, P2P lending menempatkan lender sebagai pihak yang melihat langsung profil borrower: siapa dia, untuk apa pinjaman, berapa skornya, risikonya apa. Platform menyediakan informasi, lender memutuskan. Coinworks lalu meluncurkan produk Coin Robo. Di sini:

• Coinworks yang memilih borrower (misalnya grade S yang diklaim punya riwayat kredit baik)
• Lender tidak tahu dan tidak bisa memverifikasi profil borrower secara individual
• Keputusan pendanaan menjadi “black box” di tangan platform

Secara fungsional, ini lebih mirip produk investasi terkelola (managed fund) ketimbang P2P murni. Risiko berpindah: dari “kamu memilih peminjam” ke “percaya pada algoritma dan manajemen Coinworks”. Di atas kertas, ini praktis. Dalam praktik, ini berarti hilangnya transparansi inti yang menjadi fondasi P2P lending sehat.

Di sini kita melihat pola yang sangat mirip dengan kasus Tiongkok: platform tidak lagi hanya perantara informasi, tapi pengelola dana yang secara de facto menanggung ekspektasi keamanan modal dari lender — tanpa struktur regulasi, permodalan, dan pengawasan sekelas bank.

POJK 10/2022: Siapa yang Menegakkan Regulasi ?

Pada 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Aturan ini lahir di tengah pesatnya fintech pendanaan dan meningkatnya risiko default. Beberapa poin penting POJK 10/2022 antara lain:

• Batas maksimum pendanaan ke satu penerima dana (untuk menghindari konsentrasi risiko berlebihan)
• Larangan praktik anjak piutang terselubung
• Kewajiban adanya perjanjian langsung antara pemberi dana dan penerima dana
• Kewajiban transparansi informasi: lender harus tahu ke mana dananya disalurkan
• Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi

Menurut berbagai pengamatan dan testimoni yang beredar di kalangan korban, sejumlah ketentuan ini diduga tidak sepenuhnya dipatuhi Coinworks. Di antaranya: indikasi pendanaan berlebih pada satu entitas, pola penyaluran yang lebih mirip anjak piutang, hingga perjanjian yang tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan langsung lender–borrower.

Masalahnya bukan sekadar pelanggaran administratif. Ketika regulasi didesain untuk memecah risiko, tapi praktik di lapangan mengonsentrasikannya pada sedikit pihak, maka kegagalan satu borrower bisa menyeret seluruh platform — persis yang kemudian terjadi pada kasus MTH.

Krisis 2024: Lender yang Terjebak

MTH: kambing hitam atau puncak gunung es?

Awal 2024, masalah Coinworks mulai tak bisa ditutup-tutupi ketika para lender mendapati saldo mereka tidak bisa ditarik. Manajemen Coinworks menyebut akar masalahnya adalah satu borrower berinisial MTH yang diduga melakukan penipuan:

• Penggunaan KTP palsu
• Invoice fiktif
• Dugaan melarikan dana lebih dari Rp300 miliar

Coinworks melaporkan MTH ke Polda Metro Jaya, dan kasus ini diberitakan di media seperti detik.com. Pemeriksaan OJK disebut menemukan pelanggaran tata kelola manajemen Coinworks. Sebagai respons, Coinworks menawarkan skema stand still: janji pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu. Namun, sampai hampir dua tahun berlalu, para lender menyebut baru kurang dari 5% dana yang kembali. Hal ini memicu pertanyaan logis: jika masalah hanya ada pada MTH, mengapa dampaknya begitu luas dan berkepanjangan? Bagaimana dengan ratusan ribu borrower lain yang dulu diklaim dibiayai platform? Ke mana arus kas mereka?

TKB90 turun ke sekitar 19%: ini bukan retak kecil, ini runtuh total

Di situs Coinworks, angka TKB90 (tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari) dikabarkan turun drastis hingga sekitar 19%. TKB90 adalah metrik standar di industri P2P Indonesia yang menunjukkan persentase pinjaman yang masih lancar (tidak telat lebih dari 90 hari). Bila benar angka 19% tersebut, artinya sekitar 81% pinjaman terlambat lebih dari 90 hari atau macet

Dalam dunia kredit, ini bukan sekadar “kenaikan NPL”. Ini indikasi kegagalan sistemik. Sebagai perbandingan, data statistik OJK mencatat bahwa rata-rata TKB90 industri P2P lending Indonesia sepanjang 2023 masih di atas 95% (OJK, 2023). Artinya, posisi Coinworks benar-benar menyimpang jauh dari standar industri. Angka ini membuat narasi “semua gara-gara satu borrower nakal” menjadi sulit dipertahankan. Data mengarah pada kesimpulan: desain risiko dan tata kelola platform secara keseluruhan bermasalah.

Transparansi yang tak kunjung datang

Di tengah tekanan, manajemen Coinworks dinilai:

• Tidak mampu menjelaskan dengan rinci ke mana saja dana lender disalurkan
• Tidak memberikan daftar komprehensif borrower gagal bayar
• Tidak menjelaskan realisasi dana proteksi dan asuransi yang selama ini dijanjikan

Padahal, bagi lender, ini adalah informasi minimum yang sangat krusial. Sejumlah literatur tata kelola fintech menekankan bahwa kepercayaan di sektor ini berdiri di atas tiga hal: transparansi data, kejelasan mekanisme risiko, dan penegakan kontrak yang konsisten (Lee & Shin, 2018). Saat tiga-tiganya goyah, kepercayaan ikut runtuh.

Peran Pendiri, Pengurus Baru, dan OJK

Di mana para pendiri dalam semua ini?

Perubahan struktur pengurus menimbulkan serangkaian pertanyaan:

• Mengapa Benedikto beralih menjadi komisaris di tengah krisis?
• Mengapa nama Willy Arifin tidak lagi muncul di akta perubahan dan profil publik?
• Apakah perubahan ini bagian dari restrukturisasi normal, atau ada hal lain yang tidak diungkap?

Secara hukum, tentu perlu ditelusuri siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kunci: desain produk, strategi proteksi, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. LQ Indonesia Lawfirm yang mewakili korban secara terbuka mempertanyakan kompetensi dan akuntabilitas para pengelola Coinworks.

OJK: regulator yang terlalu pasif?

Di sisi lain, sorotan tajam juga mengarah ke OJK. Sampai sekarang, belum ada penjelasan publik yang dirasa cukup komprehensif oleh banyak korban:

• Bagaimana hasil pemeriksaan OJK secara lengkap?
• Di mana saja pelanggaran tata kelola yang ditemukan?
• Langkah apa yang diambil untuk pemulihan hak lender?
• Mengapa izin atau operasional tidak segera dibekukan ketika masalah mengemuka?

Keheningan atau komunikasi yang minim dari regulator di tengah kasus besar seperti ini berisiko mengikis kepercayaan publik. Studi tentang krisis keuangan menunjukkan bahwa respons regulator yang lambat dan tidak transparan memperparah kerusakan kepercayaan jangka panjang terhadap sistem keuangan (Akerlof & Shiller, 2009).

Bukan hanya Coinworks: gejala lebih luas di industri

Coinworks bukan satu-satunya platform yang bermasalah. Sejumlah P2P lending besar lain seperti Investree dan beberapa entitas yang terkait dengan Danamas/DSI juga dilaporkan mengalami lonjakan gagal bayar dan masalah tata kelola. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih fundamental:

• Apakah desain regulasi saat ini cukup kuat untuk mengendalikan agresivitas pemasaran dan ekspansi risiko fintech pendanaan?
• Apakah kita sedang mengulang pola Tiongkok — hanya dalam skala yang (sementara) lebih kecil?
• Apakah P2P lending masih layak dipertahankan di Indonesia, atau perlu dibatasi radikal, bahkan ditutup seperti di Tiongkok?

Sejumlah analis menilai, tanpa reformasi serius di level regulasi dan pengawasan, industri ini bisa menjadi sumber risiko sistemik baru — terutama bagi investor ritel yang tidak punya daya tawar dan literasi hukum kuat (Navaretti et al., 2017).

Pelajaran Pahit dari Kasus Coinworks

Kasus Coinworks memperlihatkan satu pola berulang yang juga muncul di negara lain:

1. Narasi “aman dan terproteksi” dipakai agresif untuk menarik dana ritel
   Ketika kata-kata seperti “dijamin 100%” dan “ada asuransi” dijadikan senjata pemasaran utama, investor ritel secara psikologis didorong mengabaikan fakta bahwa ini adalah produk berisiko tinggi.
2. Platform bergeser dari sekadar perantara menjadi penanggung ekspektasi risiko
   Dengan produk seperti Coin Robo dan klaim proteksi, Coinworks de facto berperan seperti lembaga yang “menanggung” risiko default — tanpa modal dan regulasi seketat bank.
3. Regulasi tertinggal dari inovasi produk dan klaim pemasaran
   POJK 10/2022 baru keluar ketika produk-produk berjanji proteksi sudah lama dijual. Penegakan di lapangan tampak tidak secepat dan segarang pertumbuhan industri.
4. Saat guncangan datang (fraud MTH, perlambatan ekonomi, dsb.), struktur rapuh runtuh
   TKB90 anjlok ke sekitar 19%, dana tidak bisa ditarik, dan janji-janji proteksi berubah menjadi sengketa hukum.

Bagi kamu sebagai pengguna atau calon investor, ada beberapa sikap penting yang layak dipertimbangkan:

• Selalu curiga pada kata “dijamin” di produk berimbal hasil tinggi.
  Dalam keuangan, imbal hasil tinggi tanpa risiko itu ilusi. Jika dijanjikan aman tapi return jauh di atas deposito atau SBN, tanyakan: siapa yang menanggung kerugiannya kalau borrower gagal bayar?
• Baca betul-betul skema proteksi.
  Apakah itu dana proteksi internal (yang kapasitasnya terbatas), asuransi pihak ketiga, atau sekadar “istilah pemasaran”? Apakah pernah diuji dalam skala besar?
• Pahami peran regulator, tapi jangan otomatis merasa aman hanya karena “diawasi OJK”.
  Pengawasan selalu punya keterbatasan. Izin bukan sertifikat “tanpa risiko”.

Di sisi regulator dan pembuat kebijakan, pelajaran yang mengemuka juga keras:

• Klaim proteksi dan jaminan pokok di produk P2P harus diatur dengan sangat ketat, bila perlu dilarang kecuali ada struktur modal dan jaminan sekuat perbankan.
• Transparansi tentang angka TKB90, konsentrasi pendanaan ke borrower besar, dan struktur risiko harus menjadi kewajiban yang diaudit, bukan sekadar angka di website.
• Mekanisme pemulihan bagi korban (restitusi, skema penyehatan, atau resolusi terarah) perlu diperjelas agar kerugian investor ritel tidak sepenuhnya ditanggung sendiri.

---

Penutup: Saat Kepercayaan Runtuh?

Kasus Coinworks adalah alarm keras. Bukan hanya untuk para pendirinya, bukan hanya untuk OJK, tetapi untuk seluruh ekosistem fintech di Indonesia. Kita melihat bagaimana satu platform yang dulu dipuji sebagai juara pembiayaan UMKM, didukung investor bergengsi, dan dihias jargon ESG bisa berujung pada gagal bayar massal, TKB90 yang hancur, dan ribuan lender yang terjebak tanpa kepastian pengembalian dana. Ini bukan sekadar cerita “ada satu borrower nakal bernama MTH”. Data dan pola yang muncul menunjukkan kelemahan desain produk, tata kelola, manajemen risiko, dan penegakan regulasi yang bersifat struktural. Dalam bahasa yang lebih lugas: sistem ini memang dibangun di atas fondasi yang rapuh — dan guncangan sedikit saja sudah cukup untuk merobohkannya.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi, “Apakah Coinworks bisa diselamatkan?”
Pertanyaan yang lebih penting: apa yang akan kita lakukan dengan pelajaran pahit ini?

Sebagai pengguna, apakah kamu masih akan menaruh uang di produk berimbal hasil tinggi yang dijual dengan kata-kata “aman”, tanpa benar-benar memahami risiko di baliknya? Sebagai regulator dan pembuat kebijakan, apakah kita akan berani memperketat, mengatur ulang, atau bahkan menghentikan model bisnis yang terbukti berulang kali merugikan pihak paling lemah: investor ritel?

Mungkin inilah saatnya kita menuntut dua hal sekaligus: akuntabilitas nyata dari para pengelola dan pendiri Coinworks — serta kejujuran yang jauh lebih tegas dalam setiap produk keuangan yang menyentuh dompetmu. Sebelum kamu klik “danai sekarang” di aplikasi apa pun, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri: jika semuanya tiba-tiba beku seperti Coinworks, apakah kamu siap menanggung risikonya sendirian?

---

Daftar Referensi

Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2009). Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press.

Barberis, N. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173–196. https://doi.org/10.1257/jep.27.1.173

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003

Milne, A., & Parboteeah, P. (2016). The business models and economics of peer-to-peer lending. European Credit Research Institute Working Paper. https://ECRI.eu

Navaretti, G. B., Calzolari, G., Mansilla-Fernandez, J. M., & Pozzolo, A. F. (2017). Fintech and banking. Friends or foes? European Economy – Banks, Regulation, and the Real Sector, 2, 9–30.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Fintech Lending 2023. OJK. (Diakses melalui situs resmi OJK).

Yan, Y., Ren, X., & Gao, Y. (2021). Regulation and the collapse of P2P lending in China. Journal of Financial Regulation and Compliance, 29(3), 362–379. https://doi.org/10.1108/JFRC-12-2020-0127

Yang, G. (2020). The rise and fall of China’s P2P lending: A critical analysis. China Economic Journal, 13(3), 258–277. https://doi.org/10.1080/17538963.2020.1780894