Di tengah hiruk pikuk kehidupan bernegara, etika publik adalah kompas yang menuntun arah setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik. Ia menjadi landasan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun, bagaimana jika kompas itu bergeser, bahkan seolah diabaikan? Sebuah isu yang belakangan mencuat ke permukaan adalah fenomena rangkap jabatan oleh pejabat tinggi dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini bukan sekadar isu administratif, melainkan gumpalan masalah etika yang mengikis fondasi kepercayaan, khususnya ketika masyarakat sedang berjuang dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 80 Tahun 2019 telah dengan tegas melarang rangkap jabatan bagi pejabat tinggi (setingkat menteri). Keputusan ini sejatinya menjadi rambu yang jelas, menegaskan batasan dan fokus seorang pejabat negara. Namun, realitasnya, angka berbicara lain: sekitar 30 wakil menteri saat ini justru terindikasi merangkap jabatan. Ini adalah anomali yang perlu kita bedah bersama, mencari tahu mengapa aturan yang jelas bisa diabaikan dan apa implikasinya bagi keberlangsungan negara.
Ketika Etika Publik Diuji: Pentingnya Ketaatan Hukum dalam Bernegara
Isu rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan dari tantangan serius terhadap etika publik dan ketaatan hukum dalam bernegara. Ini adalah persoalan yang menyentuh inti dari bagaimana pemerintahan seharusnya berjalan: transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketaatan Hukum: Pondasi Legitimasi Negara
Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 adalah sebuah produk hukum yang sah dan mengikat. Keberadaan putusan ini seharusnya menjadi batas merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, apalagi oleh pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum. Ketika putusan MK diabaikan, maka bukan hanya etika yang tercoreng, tetapi juga legitimasi pemerintahan dipertaruhkan. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan dan otoritas pemerintah. Tanpa ketaatan terhadap hukum, legitimasi ini akan terkikis sedikit demi sedikit, berpotensi memicu ketidakpercayaan yang lebih besar.
Argumen bahwa “tidak ada larangan tertulis” untuk rangkap jabatan, seperti yang mungkin sempat terlintas, jelas tidak valid di hadapan putusan MK. Ini bukan soal ada atau tidaknya larangan tertulis secara eksplisit di setiap peraturan turunan, melainkan soal kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengabaikan putusan MK sama saja dengan meremehkan konstitusi, yang merupakan hukum dasar negara.
Etika Publik: Kompas Moral Pejabat Negara
Lebih dari sekadar ketaatan hukum, isu rangkap jabatan ini juga sangat kental dengan persoalan etika publik. Jabatan publik, terutama wakil menteri, adalah amanah yang menuntut dedikasi penuh dan fokus pada pelayanan masyarakat. Ketika seorang wamen juga menjabat sebagai komisaris BUMN, ada potensi besar terjadinya konflik kepentingan. Loyalitas mereka bisa terbelah antara tugas sebagai pejabat publik yang melayani rakyat dan tugas sebagai komisaris yang bertanggung jawab pada profitabilitas perusahaan.
Dalam situasi masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah, apalagi dengan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan (pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 4,82%), praktik rangkap jabatan ini terasa seperti sebuah privilese yang tidak sensitif. Ironisnya, saat jutaan orang berburu satu lowongan kerja, pejabat publik justru mengumpulkan lebih dari satu posisi. Ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Akumulasi Hilangnya Kepercayaan: Ancaman bagi Keberlangsungan Negara
Pentingnya etika dan ketaatan hukum tidak bisa dilepaskan dari konsep keberlangsungan eksistensi sebuah pemerintahan dan negara. Ketika masyarakat melihat pejabat publik tidak patuh pada aturan dan mengabaikan etika, secara perlahan namun pasti, kepercayaan mereka akan terkikis. Hilangnya kepercayaan ini adalah ancaman serius. Tanpa kepercayaan, program-program pemerintah akan sulit dijalankan, partisipasi publik menurun, dan bahkan dapat memicu gejolak sosial.
Beberapa fakta statistik menarik menunjukkan dampak potensial dari ketidakpercayaan publik:
- Sebuah survei menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia masih fluktuatif, dengan isu korupsi dan etika pejabat sering menjadi sorotan utama. Ini menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap isu integritas.
- Studi dari Transparency International sering menempatkan Indonesia pada posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam indeks persepsi korupsi, yang mana praktik rangkap jabatan tanpa pengawasan ketat bisa menjadi celah bagi praktik koruptif atau setidaknya konflik kepentingan.
- Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk BUMN sangat besar, dan pengawasan terhadap penggunaannya menjadi krusial. Kehadiran wakil menteri sebagai komisaris BUMN bisa menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan.
Ketika ada tokoh politik dan publik yang menyuarakan kekhawatiran, seperti yang terjadi pada kasus ini, itu adalah sinyal bahwa masyarakat mulai merasa ada yang tidak beres. Pernyataan salah satu pejabat tinggi, yang “siap mundur jika terbukti melanggar hukum” namun bersikeras tidak melanggar, menunjukkan adanya perbedaan interpretasi yang perlu diluruskan. Ini bukan hanya soal ada atau tidaknya pasal yang secara eksplisit melarang mereka secara individual, melainkan tentang roh dan semangat putusan MK yang bertujuan mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus penuh pejabat negara.
Praktik rangkap jabatan tidak hanya berpotensi mengurangi kinerja individual wamen karena fokus yang terbagi, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Sumber daya negara, baik manusia maupun finansial, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya potensi konflik kepentingan dan fokus yang terpecah, efisiensi dan efektivitas jalannya pemerintahan bisa terganggu. Ini lho, guys, serius banget dampaknya buat kita semua!
Kesimpulan
Isu rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN adalah alarm serius bagi etika publik dan penegakan hukum di Indonesia. Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 jelas merupakan rambu yang harus dipatuhi tanpa kompromi. Mengabaikannya bukan hanya soal pelanggaran administratif, tetapi juga mengikis legitimasi pemerintah dan memicu akumulasi hilangnya kepercayaan masyarakat.
Pemerintahan yang efektif dan berintegritas adalah kunci keberlangsungan sebuah negara. Pejabat publik, khususnya wakil menteri, harus menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan menjaga etika publik. Mereka harus fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa ada potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat kinerja atau menimbulkan persepsi negatif.
Sudah saatnya pemerintah secara tegas meninjau kembali praktik rangkap jabatan ini dan memastikan semua pejabat mematuhi putusan MK. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Bagaimanapun, di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang sepenuhnya berdedikasi untuk kesejahteraan mereka. Tanpa integritas dan ketaatan pada aturan, pondasi negara akan terus terkikis, dan kita semua akan merasakan dampaknya. Mari kita jaga bersama marwah birokrasi demi Indonesia yang lebih baik.
