Di tengah hiruk pikuk kehidupan bernegara, etika publik adalah kompas yang menuntun arah setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik. Ia menjadi landasan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun, bagaimana jika kompas itu bergeser, bahkan seolah diabaikan? Sebuah isu yang belakangan mencuat ke permukaan adalah fenomena rangkap jabatan oleh pejabat tinggi dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini bukan sekadar isu administratif, melainkan gumpalan masalah etika yang mengikis fondasi kepercayaan, khususnya ketika masyarakat sedang berjuang dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 80 Tahun 2019 telah dengan tegas melarang rangkap jabatan bagi…