• Regulasi & Layanan - Teknologi - White Collar

    Masa Depan Terdesentralisasi: Blockchain, Web3, NFT, Smart Contract, dan Urgensi Pengawasan

    Juli 10, 2025 - By 

    Blockchain, Web3, NFT, dan Smart Contract adalah istilah yang semakin akrab di telinga kita dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan sekadar buzzword, melainkan fondasi bagi era digital yang sedang bertransformasi menuju desentralisasi dan kepemilikan aset digital yang lebih mandiri. Teknologi-teknologi ini menjanjikan revolusi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, seni, hingga identitas digital. Namun, seiring dengan potensi inovasi yang luar biasa, muncul pula tantangan besar, terutama dalam hal regulasi dan pengendalian. Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu Blockchain, Web3, NFT, dan Smart Contract, serta menyoroti upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur ekosistem digital yang dinamis ini. Memahami…

  • Kepolisian - Regulasi & Layanan

    Dari Janji ke Aksi: Merevitalisasi Nilai Tribrata Polisi di Tengah Tantangan

    Juli 9, 2025 - By 

    Di tengah sorotan tajam publik dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebuah pertanyaan fundamental kembali menggema: Mungkinkah mewujudkan sosok Polisi Tribrata seutuhnya? Pertanyaan ini muncul dari sebuah paradoks yang kian terasa. Di satu sisi, Polri memiliki Tribrata sebagai pedoman hidup dan jiwa pengabdian—sebuah konsep filosofis yang luhur. Namun di sisi lain, realitas di lapangan kerap kali menampilkan wajah yang berbeda, diwarnai oleh perilaku oknum yang mencederai rasa keadilan dan menggerus kepercayaan masyarakat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata terasa belum sepenuhnya terkristalisasi dan menjadi pegangan batin bagi setiap insan Bhayangkara. Ia seolah menjadi teks suci yang…

  • Regulasi & Layanan

    Ancaman Tersembunyi di Balik Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan: Mengapa Harus Dikritisi?

    Juli 8, 2025 - By 

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, atau yang lazim disebut UU Kejaksaan, memuat salah satu pasal yang kerap menjadi sorotan dan menuai kontroversi. Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan, “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Sekilas, pasal ini mungkin tampak sebagai bentuk perlindungan profesi, namun jika dicermati lebih dalam, ketentuan ini menyimpan potensi bahaya serius terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan bahkan esensi negara demokrasi. Artikel ini akan mengulas mengapa pasal…

  • Pencegahan - Regulasi & Layanan

    Revisi UU Pemberantasan Korupsi: Dari Pendekatan Retributif ke Preventif – Rehabilitatif

    Juli 7, 2025 - By 

    Korupsi, sebuah benalu yang tak henti menggerogoti, tetap menjadi musuh utama pembangunan di Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh aparat penegak hukum telah menunjukkan dedikasi luar biasa, kasus korupsi tak kunjung surut. Modusnya pun semakin canggih, menyelinap di sela-sela celah regulasi yang ada. Salah satu akar permasalahan mendalam terletak pada Undang-Undang (UU) Pemberantasan Korupsi kita yang, secara fundamental, masih terlalu berfokus pada pendekatan retributif—yakni, penghukuman—sementara aspek pencegahan (preventif) dan pemulihan (rehabilitatif) belum mendapat perhatian yang optimal. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak para koruptor.…

  • Pencegahan - Regulasi & Layanan - White Collar

    LHKPN sebagai Garda Terdepan: Optimalisasi Pencegahan Illicit Enrichment dan Pemberantasan Korupsi

    Juli 7, 2025 - By 

    Korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan publik. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, salah satunya melalui instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN dirancang sebagai alat transparansi dan akuntabilitas yang mewajibkan para pejabat negara melaporkan aset, kewajiban, dan pendapatan mereka secara berkala. Namun, di balik tujuannya yang mulia, LHKPN juga menghadapi tantangan, terutama dalam mendeteksi fenomena illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar. Artikel ini akan membahas bagaimana LHKPN dapat dioptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mencegah illicit enrichment, demi mewujudkan pemberantasan korupsi yang…

  • Pencegahan - Regulasi & Layanan - Uncategorized

    Membumikan Integritas Hoegeng: Strategi Holistik untuk Polri yang Profesional

    Juli 7, 2025 - By 

    Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi fondasi vital. Di Indonesia, sosok mendiang Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso adalah mercusuar integritas yang tak pernah pudar. Kisah hidupnya, dedikasinya pada kejujuran, kesederhanaan, dan penolakan terhadap korupsi telah menempatkannya sebagai salah satu figur paling dihormati dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, mewujudkan semangat Hoegeng di setiap sendi institusi bukanlah perkara mudah. Artikel ini akan mengupas strategi komprehensif untuk membumikan sosok integritas Hoegeng dalam perilaku polisi, baik pada tataran kebijakan, instrumental, maupun aplikatif. Tujuannya adalah membangun Polri yang benar-benar profesional, humanis, dan terpercaya…

  • Pencegahan - Penyelamatan Aset - Regulasi & Layanan - White Collar

    Melacak Kekayaan Haram: Peran Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Illicit Enrichment

    Juli 7, 2025 - By 

    Korupsi adalah momok yang mengikis fondasi negara, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Salah satu bentuk korupsi yang paling sulit diberantas namun sangat merusak adalah illicit enrichment, atau penumpukan kekayaan secara tidak sah. Ini terjadi ketika seorang pejabat publik atau individu memiliki kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara legal, jauh melebihi pendapatan resmi atau kemampuan finansialnya. Tantangan terbesar dalam memberantas kejahatan ini adalah pembuktian niat jahat dan hubungan langsung antara perbuatan korupsi dan perolehan aset. Di sinilah peran strategi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) menjadi krusial. NCBAF menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif untuk merebut kembali aset hasil kejahatan,…

  • Pencegahan - Regulasi & Layanan

    Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan: Peran Polri dalam Memberantas Korupsi Demi Ekonomi Kuat

    Juli 6, 2025 - By 

    Pertumbuhan ekonomi adalah tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Ia menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik potensi gemilang tersebut, terdapat satu musuh laten yang seringkali menggerogoti fondasi perekonomian: korupsi. Praktik tercela ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mendistorsi pasar, menakuti investor, dan menghambat inovasi. Di sinilah peran institusi penegak hukum menjadi sangat vital. Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri), sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memberantas korupsi. Bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan peran krusial Polri dalam menjaga integritas bangsa demi masa depan…