Korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, serta merusak kepercayaan publik. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, salah satunya melalui instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN dirancang sebagai alat transparansi dan akuntabilitas yang mewajibkan para pejabat negara melaporkan aset, kewajiban, dan pendapatan mereka secara berkala. Namun, di balik tujuannya yang mulia, LHKPN juga menghadapi tantangan, terutama dalam mendeteksi fenomena illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar. Artikel ini akan membahas bagaimana LHKPN dapat dioptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mencegah illicit enrichment, demi mewujudkan pemberantasan korupsi yang…
-
-
Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi fondasi vital. Di Indonesia, sosok mendiang Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso adalah mercusuar integritas yang tak pernah pudar. Kisah hidupnya, dedikasinya pada kejujuran, kesederhanaan, dan penolakan terhadap korupsi telah menempatkannya sebagai salah satu figur paling dihormati dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, mewujudkan semangat Hoegeng di setiap sendi institusi bukanlah perkara mudah. Artikel ini akan mengupas strategi komprehensif untuk membumikan sosok integritas Hoegeng dalam perilaku polisi, baik pada tataran kebijakan, instrumental, maupun aplikatif. Tujuannya adalah membangun Polri yang benar-benar profesional, humanis, dan terpercaya…
-
Korupsi adalah momok yang mengikis fondasi negara, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan. Salah satu bentuk korupsi yang paling sulit diberantas namun sangat merusak adalah illicit enrichment, atau penumpukan kekayaan secara tidak sah. Ini terjadi ketika seorang pejabat publik atau individu memiliki kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara legal, jauh melebihi pendapatan resmi atau kemampuan finansialnya. Tantangan terbesar dalam memberantas kejahatan ini adalah pembuktian niat jahat dan hubungan langsung antara perbuatan korupsi dan perolehan aset. Di sinilah peran strategi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) menjadi krusial. NCBAF menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif untuk merebut kembali aset hasil kejahatan,…
-
Pertumbuhan ekonomi adalah tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Ia menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik potensi gemilang tersebut, terdapat satu musuh laten yang seringkali menggerogoti fondasi perekonomian: korupsi. Praktik tercela ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mendistorsi pasar, menakuti investor, dan menghambat inovasi. Di sinilah peran institusi penegak hukum menjadi sangat vital. Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri), sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memberantas korupsi. Bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan peran krusial Polri dalam menjaga integritas bangsa demi masa depan…
-
Korupsi adalah momok yang menghambat kemajuan bangsa, mengikis kepercayaan publik, dan memperlebar jurang ketimpangan. Di banyak negara, upaya memberantasnya sering kali terbentur berbagai rintangan. Namun, kisah Georgia menawarkan secercah harapan. Dari sebuah negara yang pernah dianggap sebagai salah satu yang paling korup di dunia pasca-Soviet, Georgia berhasil bangkit dan menjadi contoh reformasi anti-korupsi yang revolusioner. Bagaimana sebuah negara kecil di Kaukasus mampu melakukan transformasi sedemikian rupa? Apa saja kunci keberhasilan mereka, dan yang paling penting, bisakah pelajaran berharga ini diterapkan di Indonesia? Georgia: Dari Sarang Korupsi Menuju Model Reformasi Pada awal tahun 2000-an, Georgia menghadapi krisis korupsi yang masif dan…
-
Korupsi adalah kanker yang menggerogoti setiap sendi kehidupan bernegara, mulai dari integritas pemerintahan hingga kesejahteraan masyarakat. Di berbagai belahan dunia, upaya pemberantasan korupsi terus digalakkan dengan beragam pendekatan. Salah satu yang paling fenomenal dan banyak dibahas adalah strategi antikorupsi Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, yang dikenal dengan metafora “memburu harimau dan lalat”. Strategi ini secara ambisius menargetkan koruptor dari semua tingkatan, mulai dari pejabat tinggi (harimau) hingga pegawai rendahan (lalat). Lantas, apa sebenarnya strategi ini dan bagaimana relevansinya jika diterapkan, atau setidaknya diadaptasi, dalam konteks Indonesia? “Harimau dan Lalat”: Membedah Strategi Antikorupsi Tiongkok Frasa “memburu harimau dan lalat”…
-
Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, sering dihadapkan pada realitas kasus korupsi yang masif dan terstruktur. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, pemberitaan mengenai kasus-kasus ini pun seringkali mendominasi ruang publik, baik melalui media massa konvensional maupun platform digital. Namun, di balik niat baik untuk memberantas korupsi melalui keterbukaan informasi, muncul sebuah pertanyaan krusial: apakah publikasi korupsi yang masif, khususnya jika tanpa diimbangi oleh narasi penegakan hukum dan perbaikan sistem yang kuat, justru dapat menimbulkan efek bumerang yang merugikan? Artikel ini akan mengupas tuntas tiga dampak negatif utama dari publikasi korupsi yang masif: meningkatnya sikap permisif masyarakat, rusaknya citra negara…
-
Dana desa adalah nadi pembangunan di tingkat akar rumput, dirancang untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seperti dua sisi mata uang, kucuran dana yang besar ini juga rentan menjadi sasaran praktik korupsi. Maraknya kasus penyelewengan dana desa yang terungkap di berbagai daerah menunjukkan betapa mendesaknya upaya pencegahan. Meskipun penindakan pidana penting untuk efek jera, pendekataon-pidana jauh lebih krusial karena berfokus pada pembangunan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini adalah fondasi untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih dan berkelanjutan, memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Upaya pencegahaon-pidana bukan hanya tentang mengawasi, tetapi juga memberdayakan. Ini…