(Seri terakhir dari 3 tulisan tentang Perampasan Aset Hasil Kejahatan secara Non Pidana)
Di dua bagian sebelumnya, kita telah memahami bahwa Perampasan Aset Non-Pidana (NCBF) adalah pergeseran hukum strategis yang menjanjikan efisiensi dalam memberantas kejahatan transnasional dan korupsi. Kita juga telah menelaah dilema filosofis dan kontroversi hak asasi manusia yang mengiringi alat yang kuat ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana NCBF diterapkan di dunia nyata?
Setiap negara mengimplementasikan NCBF dengan pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan sistem hukum, budaya, dan tantangan spesifik mereka. Artikel bagian terakhir ini akan membawa kita dalam perjalanan global untuk melihat bagaimana yurisdiksi utama menerapkan NCBF. Kita akan menganalisis prosedur, standar pembuktian, dan perlindungan yang mereka terapkan, serta tantangan yang mereka hadapi. Dari Amerika Serikat hingga Inggris, dan dari Afrika Selatan hingga Peru, kita akan melihat bagaimana NCBF menjadi alat yang sangat adaptif—dan seringkali kontroversial—dalam upaya global untuk melawan kejahatan.
Pembahasan: Metode Hukum dan Prosedur NCBF di Berbagai Negara
Amerika Serikat: Perampasan Perdata Yudisial dan Administratif
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling awal mengadopsi NCBF secara luas, memanfaatkan dua bentuk utama:
- Civil Judicial Forfeiture: Ini adalah proses yudisial di mana gugatan diajukan terhadap properti itu sendiri (in rem). Meskipun tidak memerlukan vonis pidana, individu yang berkepentingan dapat menentang penyitaan melalui persidangan. Pemerintah harus membuktikan, dengan “preponderance of the evidence” (keseimbangan probabilitas), bahwa properti tersebut memfasilitasi atau merupakan hasil dari kejahatan.
- Administrative Forfeiture: Ini adalah proses yang jauh lebih cepat, di mana properti yang disita tidak ditentang oleh siapa pun. Jenis properti yang dapat disita secara administratif terbatas, seperti uang tunai atau kendaraan di bawah nilai tertentu (misalnya, $500.000). Jika ada pihak yang menentang, pemerintah harus beralih ke proses yudisial.
Perlindungan kunci di AS adalah “Innocent Owner Defense”. Pemilik yang tidak bersalah harus membuktikan bahwa mereka tidak tahu tentang penggunaan ilegal properti atau telah melakukan segala upaya untuk mengakhirinya. Namun, beban pembuktian ini ada pada pemilik, yang bisa menjadi tantangan finansial dan hukum yang berat.
Inggris: The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Di Inggris, perampasan aset diatur oleh Proceeds of Crime Act (POCA) 2002. POCA memungkinkan penyitaan aset secara perdata jika ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan. Standar pembuktian yang digunakan adalah “balance of probabilities”. POCA juga memperkenalkan beberapa mekanisme inovatif:
- Unexplained Wealth Orders (UWOs): Prosedur ini memungkinkan otoritas untuk menargetkan aset individu yang kekayaannya tidak proporsional dengan pendapatan sahnya. Individu tersebut kemudian harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Jika penjelasan tidak memuaskan, aset dapat disita. UWO adalah alat yang sangat kuat untuk menargetkan koruptor atau penjahat terorganisir yang menyembunyikan kekayaan di properti mewah.
- Account Freezing Orders (AFOs) dan Cash Seizures: POCA memungkinkan pembekuan rekening bank dan penyitaan uang tunai (dengan nilai minimum £1000) yang diduga hasil kejahatan, tanpa perlu penuntutan atau vonis pidana.
Penerapan POCA menunjukkan pendekatan yang agresif terhadap pemulihan aset, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan, terutama di mana standar pembuktian yang rendah dikombinasikan dengan beban pembuktian terbalik.
Australia: Perintah Pembatasan dan Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan
Sama seperti Inggris, Australia memiliki undang-undang yang kuat, seperti Proceeds of Crime Act 2002, yang memberdayakan pengadilan untuk mengeluarkan berbagai perintah.
- Restraining Orders: Perintah pembatasan dapat dikenakan untuk mencegah seseorang menyembunyikan properti yang dicurigai sebagai “properti tercemar” (tainted property)—yaitu, properti yang digunakan atau berasal dari pelanggaran. Perintah ini dapat dikeluarkan bahkan sebelum seseorang divonis.
- Unexplained Wealth Orders (UWOs): Mirip dengan Inggris, polisi Australia dapat memohon UWO untuk merebut kembali kekayaan seseorang jika mereka tidak dapat menunjukkan secara sah bagaimana mereka memperolehnya. Pengadilan harus memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai adanya keterlibatan dalam aktivitas kriminal serius.
Australia juga memiliki perlindungan Exclusion Orders, di mana pengadilan dapat mengecualikan properti yang terbukti diperoleh secara sah dari perintah penyitaan. Ini adalah contoh bagaimana sistem hukum mencoba menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dengan perlindungan hak milik.
Irlandia, Kanada, dan Afrika Selatan: Variasi dalam Prosedur dan Beban Pembuktian
- Irlandia: Irlandia adalah pionir dalam NCBF, mengadopsi Proceeds of Crime Act pada 1996 untuk menargetkan dana teroris. Pelaksanaannya dipegang oleh Criminal Assets Bureau (CAB), sebuah lembaga multi-agensi yang independen. CAB harus mendapatkan persetujuan Pengadilan Tinggi berdasarkan “balance of probabilities” sebelum menyita aset. Pengawasan yudisial yang ketat oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang tak ternilai.
- Kanada (Quebec dan British Columbia): Di Kanada, terutama di provinsi seperti Quebec, undang-undang Civil Forfeiture Act memungkinkan penyitaan aset yang diduga terkait dengan aktivitas kriminal tanpa vonis pidana. Bill 54 di Quebec bahkan memperkenalkan presumsi baru yang secara eksplisit menggeser beban pembuktian kepada pemilik properti, seperti untuk uang tunai di atas $2000 yang ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa.
- Afrika Selatan: Diatur oleh Prevention of Organised Crime Act 1998 (POCA), Afrika Selatan mengadopsi NCBF dengan dua tahap: preservation (pembekuan) dan forfeiture (penyitaan). Beban pembuktian ada pada National Director of Public Prosecutions (NDPP) dengan standar “balance of probabilities”. Pengadilan di Afrika Selatan juga menggunakan uji proporsionalitas untuk memastikan bahwa penyitaan tidak terlalu berat.
Peru: Pengalaman dengan Extinción de Dominio
Peru mengadopsi NCBF melalui undang-undang Extinción de dominio pada tahun 2018. Undang-undang ini telah terbukti efektif dalam memulihkan aset senilai jutaan dolar. Namun, implementasinya menghadapi tantangan politik. Ada upaya-upaya untuk mengubah legislasi ini agar menjadi bersyarat pada vonis pidana, yang secara fundamental akan melemahkan dan mendistorsi konsep NCBF. Hal ini menyoroti bahwa bahkan ketika legislasi NCBF ada, ia masih rentan terhadap tekanan politik dan tantangan hukum.
Kesimpulan Akhir: Masa Depan NCBF dalam Menyeimbangkan Kewenangan dan Keadilan
Serial artikel ini telah membawa kita pada pemahaman komprehensif tentang Perampasan Aset Non-Konvensional (NCBF).
- Di Bagian Pertama, kita melihat NCBF sebagai pergeseran strategis dari “Follow The Suspect” ke “Follow The Money”. Kita memahami bahwa NCBF adalah alat yang efisien untuk melumpuhkan kejahatan transnasional dan korupsi, didorong oleh kebutuhan internasional dan filosofi hukum in rem.
- Di Bagian Kedua, kita mengupas tuntas dilema yang melekat pada NCBF. Kontroversi utama berpusat pada penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah, beban pembuktian terbalik, dan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia fundamental seperti praduga tak bersalah dan hak milik pribadi.
- Di Bagian Ketiga ini, kita melihat bagaimana berbagai negara menerapkan NCBF. Dari AS dengan dua model penyitaannya, Inggris dengan Unexplained Wealth Orders yang inovatif, hingga Afrika Selatan dengan uji proporsionalitas, setiap negara mencoba mencari keseimbangan unik antara efektivitas dan keadilan.
Secara keseluruhan, NCBF adalah alat yang sangat diperlukan dalam gudang senjata anti-kejahatan global. Namun, legitimasi dan keberlanjutannya tidak hanya bergantung pada efektivitasnya dalam memulihkan aset, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip aturan hukum. Implementasi perlindungan yang kuat, seperti pengawasan yudisial independen, hak untuk menentang, dan mekanisme pembelaan pemilik dengan niat baik, adalah kunci untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik. Masa depan NCBF akan ditentukan oleh seberapa baik kita mampu menyeimbangkan kekuasaan negara yang sangat besar dengan perlindungan hak-hak individu yang rapuh.
