(Seri 2 dari 3 tulisan tentang Perampasan Aset Hasil Kejahatan secara Non Pidana)
Di bagian pertama serial ini, kita telah memahami bahwa Perampasan Aset Non-Pidana (NCBF) adalah alat hukum yang revolusioner, mengalihkan fokus dari penuntutan individu ke penyitaan aset ilegal. Pendekatan “Follow The Money” ini terbukti lebih efisien dalam melumpuhkan jaringan kriminal dan memulihkan kerugian negara. Namun, seperti mata uang yang memiliki dua sisi, NCBF juga memunculkan dilema etis dan hukum yang mendalam.
Kekuatan NCBF yang luar biasa—kemampuannya untuk menyita aset tanpa vonis pidana—justru menjadi sumber kontroversi terbesar. Kritikus berpendapat bahwa mekanisme ini berpotensi mengikis pilar-pilar utama sistem hukum yang adil, seperti prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk proses hukum yang layak (due process). Artikel bagian kedua ini akan mengupas tuntas perdebatan tersebut. Kita akan menganalisis bagaimana NCBF menantang prinsip-prinsip fundamental ini dan bagaimana sistem hukum di berbagai negara berusaha mencari keseimbangan yang rapuh antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Titik-titik Krusial Kontroversi NCBF
Standar Pembuktian yang Lebih Rendah: Keseimbangan Probabilitas vs. Tanpa Keraguan
Salah satu ciri khas NCBF yang paling memicu perdebatan adalah penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah. Dalam kasus pidana, penuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa “beyond a reasonable doubt” (tanpa keraguan yang masuk akal), sebuah standar yang sangat tinggi. Sebaliknya, dalam NCBF, standar yang digunakan adalah “balance of probabilities” (keseimbangan probabilitas), yang berarti cukup membuktikan bahwa “lebih mungkin benar daripada tidak” bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan.
Perbedaan standar ini memberikan keuntungan prosedural yang signifikan bagi negara. Namun, di sisi lain, ini berarti aset seseorang dapat dirampas berdasarkan bukti yang tidak cukup kuat untuk menjatuhkan vonis pidana. Contohnya, di Amerika Serikat, pemerintah dapat menggunakan standar pembuktian “preponderance of the evidence” untuk menunjukkan adanya “hubungan substansial” antara properti dan pelanggaran, sebuah standar yang jauh lebih ringan. Ini adalah titik di mana efisiensi dan keadilan berbenturan, dan menjadi tantangan besar bagi para pembuat kebijakan.
Melawan Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Beban Pembuktian Terbalik (Reverse Onus)
Prinsip praduga tak bersalah adalah landasan dari setiap sistem peradilan yang menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Namun, NCBF, dengan fokus in rem-nya, secara tidak langsung menantang prinsip ini. Meskipun secara teknis yang diadili adalah properti, bukan orang, dalam praktiknya, pemilik properti harus membela diri dan membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah.
Fenomena ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik (reverse onus). Di banyak yurisdiksi, pihak yang memiliki aset harus membuktikan asal usul sah dari aset tersebut, bukan negara yang membuktikan asal usul ilegalnya. Di Inggris, misalnya, legislasi memungkinkan pengadilan untuk berasumsi bahwa aset berasal dari aktivitas kriminal kecuali pemiliknya dapat menunjukkan asal-usul yang sah. Di Kanada (Quebec), aturan baru bahkan menggeser beban pembuktian secara eksplisit kepada pemilik properti, misalnya untuk uang tunai di atas $2.000 yang ditemukan dalam kondisi yang tidak biasa.
Ancaman terhadap Hak untuk Tidak Mengkriminasi Diri Sendiri (Non-Self Incrimination)
Beban pembuktian terbalik juga menciptakan dilema serius terkait hak untuk tidak mengkriminasi diri sendiri. Jika seorang individu dipaksa untuk menjelaskan asal usul aset mereka dalam kasus perampasan perdata, penjelasan itu, bahkan jika diberikan di bawah paksaan, dapat digunakan untuk melawan mereka dalam penyelidikan atau penuntutan pidana terkait. Ini menciptakan area abu-abu hukum yang signifikan.
Beberapa ahli bahkan menyebut NCBF sebagai “semantic mislabeling”, sebuah label yang digunakan untuk menghindari perlindungan prosedural yang ketat dalam hukum pidana. Dengan menyebutnya sebagai proses “perdata”, negara dapat secara strategis melewati perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk tidak mengkriminasi diri sendiri dan standar pembuktian yang tinggi.
Perlindungan Hak Milik dan Pembelaan Pemilik yang Tidak Bersalah (Innocent Owner Defense)
Kontroversi lain muncul terkait hak milik pribadi. NCBF dapat berpotensi merampas properti dari individu yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam aktivitas kriminal. Untuk memitigasi risiko ini, banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Australia, menyertakan mekanisme pembelaan pemilik yang tidak bersalah (innocent owner defense).
Di Amerika Serikat, seorang pemilik harus membuktikan bahwa ia tidak mengetahui perilaku yang menyebabkan penyitaan atau, setelah mengetahui, telah melakukan segala upaya yang secara wajar dapat diharapkan untuk mengakhiri penggunaan ilegal properti. Namun, beban pembuktian untuk pembelaan ini seringkali dibebankan kepada pemilik yang tidak bersalah itu sendiri. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan kekuasaan antara individu dan negara, di mana pemilik yang tidak bersalah mungkin harus mengeluarkan sumber daya finansial dan hukum yang besar untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
Kesimpulan
NCBF adalah alat yang sangat kuat, tetapi penggunaannya datang dengan dilema dan risiko serius. Di satu sisi, ia menjanjikan efisiensi dan keefektifan yang lebih besar dalam melumpuhkan kejahatan finansial. Di sisi lain, ia berpotensi mengikis prinsip-prinsip fundamental keadilan dan hak asasi manusia. Pertanyaan besarnya bukanlah apakah NCBF harus digunakan, tetapi bagaimana mengimplementasikannya dengan cara yang paling adil dan bertanggung jawab.
Bagian kedua ini telah mengurai perdebatan dan kekhawatiran hak asasi manusia yang melekat pada NCBF. Di bagian terakhir serial ini, kita akan melihat bagaimana berbagai negara di dunia telah mencoba menjawab tantangan ini. Kita akan mengeksplorasi metode hukum prosedural NCBF di yurisdiksi utama, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dan juga melihat kasus-kasus spesifik di Kanada, Afrika Selatan, dan Peru. Kita akan menganalisis perlindungan hukum apa saja yang mereka terapkan untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas dan keadilan.
