Koperasi Desa: Potensi Revolusi Ekonomi Desa dan Pertimbangan Risikonya

Gagasan besar untuk membangkitkan ekonomi pedesaan kembali menggema. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai program raksasa bertajuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Targetnya tidak main-main: mendirikan 80.000 unit koperasi di seluruh penjuru negeri. Inisiatif ini diposisikan sebagai terobosan untuk mengubah wajah perekonomian desa, memanfaatkan dana desa yang selama ini, menurut Presiden, “tidak kelihatan bekasnya” setelah digelontorkan selama satu dekade.

Program ini menjanjikan pemberdayaan ekonomi dari level akar rumput, dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Visi yang diusung adalah menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang dikelola oleh dan untuk masyarakat desa. Namun, di balik visi mulia dan seremoni megah tersebut, tersembunyi sejumlah kerumitan, ambiguitas skema pendanaan, dan potensi risiko yang tidak bisa dianggap remeh.

Peluncuran ini memantik pertanyaan fundamental: apakah Kopdes Merah Putih akan menjadi mesin penggerak kesejahteraan yang efektif, atau justru menjelma menjadi proyek ambisius yang membebani keuangan desa dan sarat akan potensi kegagalan? Artikel ini, dalam kapasitas sebagai praktisi khususnya bidang fraud dan anti korupsi, akan membedah secara mendalam skema pendanaan, potensi risiko fraud, tantangan pengelolaan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan program ini berjalan di rel yang benar.

Skema Pendanaan Kopdes Merah Putih: Antara Dana Desa dan Uluran Tangan Bank BUMN

Jantung dari setiap program adalah pendanaan. Dalam kasus Kopdes Merah Putih, sumber pendanaan menjadi diskursus utama yang penuh dengan ketidakpastian. Secara garis besar, terdapat dua skema utama yang diwacanakan, masing-masing dengan implikasi dan risikonya sendiri.

a. Dana Desa sebagai Tulang Punggung Utama

Presiden Prabowo dengan tegas menunjuk dana desa sebagai instrumen utama pembiayaan. Dengan alokasi rata-rata Rp1 miliar per desa per tahun, dana ini dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan awal Kopdes yang diperkirakan menelan biaya Rp2–2,5 miliar. Presiden berargumen bahwa biaya tersebut dapat ditekan dengan pemanfaatan aset desa yang sudah ada, seperti tanah atau bangunan.

Namun, pernyataan ini mengandung paradoks. Di satu sisi, dana desa dikritik karena tidak efektif selama 10 tahun terakhir—sebuah periode di mana lebih dari Rp539 triliun telah disalurkan ke lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, dana yang sama kini diharapkan menjadi penyelamat melalui Kopdes. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: jika pengawasan dan implementasi selama ini lemah, apa yang menjamin dana tersebut akan lebih efektif saat dialirkan melalui Kopdes?

Lebih jauh, muncul kontroversi besar ketika Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar dana desa dapat dijadikan jaminan kredit (collateral). Artinya, jika sebuah Kopdes mengalami gagal bayar pinjaman kepada bank, maka alokasi dana desa untuk tahun berikutnya dapat dipotong untuk menutupi utang tersebut. Ekonom dari Core Indonesia, Eliza Mardian, telah memperingatkan bahwa skema ini sangat berisiko. Menjadikan dana desa—yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, operasional pemerintahan desa, dan bantuan sosial—sebagai jaminan utang usaha adalah sebuah pertaruhan besar yang dapat mengorbankan kebutuhan esensial masyarakat desa.

b. Himbara sebagai Opsi Alternatif

Menyadari keterbatasan dana desa, pemerintah membuka opsi pendanaan kedua melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa payung hukum untuk skema ini, berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sedang dalam proses penyusunan.

Prosedurnya terdengar standar: setiap Kopdes yang ingin mendapatkan pinjaman harus menyusun dan mengajukan proposal rencana bisnis (business plan) yang komprehensif. Proposal ini kemudian akan diverifikasi secara ketat oleh pihak bank untuk menilai kelayakan usaha (feasibility) dan potensi keberhasilannya. Secara teori, mekanisme ini lebih terukur dan berbasis pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Namun, tantangannya terletak pada detail yang belum terungkap. Siapa yang akan mendampingi aparat desa dalam menyusun proposal bisnis yang bankable? Bagaimana memastikan proses verifikasi oleh bank berjalan objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik? Ketidakjelasan PMK hingga saat program diluncurkan menciptakan “simpang siur” yang membingungkan para calon pelaksana di tingkat desa.

Ancaman Laten: Potensi Fraud dan Korupsi dalam Pendanaan Kopdes

Di mana ada aliran dana besar, di situ pula ada potensi penyelewengan. Sejarah pengelolaan dana desa menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh terulang. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten menempatkan sektor anggaran desa sebagai salah satu titik paling rawan korupsi. Sepanjang tahun 2023 saja, tercatat 155 kasus korupsi di sektor anggaran desa dengan kerugian negara mencapai Rp133,3 miliar.

Program Kopdes Merah Putih, yang melibatkan perputaran uang triliunan Rupiah, secara inheren mewarisi risiko ini. Potensi fraud dapat muncul dalam berbagai bentuk:

• Mark-up anggaran dalam proposal bisnis yang diajukan ke Himbara.
• Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, misalnya dana pinjaman untuk operasional Kopdes malah digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus.
• Kickbacks atau suap dalam proses verifikasi proposal oleh oknum bank.
• Kredit fiktif yang diajukan oleh Kopdes “bodong” yang hanya ada di atas kertas.

Pemerintah, melalui Deputi Kemenkop Panel Barus, mengedepankan solusi berupa pengawasan partisipatif. Warga desa didorong untuk ikut mengawasi jalannya Kopdes agar tercipta akuntabilitas. Ini adalah niat yang baik, namun mengandalkan pengawasan informal semata untuk proyek skala ini adalah sebuah kenaifan. Ngandelin ‘gotong royong’ buat ngawasin duit miliaran? Perlu sistem yang lebih greget, dong. Tanpa mekanisme audit yang independen, sistem pelaporan yang aman (whistleblowing system), dan penegakan hukum yang tegas, pengawasan partisipatif hanya akan menjadi macan kertas.

Jenis Usaha Kopdes dan Tantangan Kesiapan Manajerial

Kopdes dirancang untuk menjadi entitas bisnis yang fleksibel, menyesuaikan jenis usahanya dengan potensi dan kebutuhan lokal. Beberapa model usaha yang diusulkan antara lain:

• Gerai penyedia sembako dan kebutuhan pokok.
• Apotek desa atau layanan kesehatan dasar.
• Unit simpan pinjam.
• Klinik kesehatan sederhana.
• Fasilitas cold storage untuk hasil pertanian atau perikanan.
• Unit logistik dan distribusi.

Keberagaman ini adalah kekuatan, namun juga menjadi tantangan terbesar. Keberhasilan sebuah bisnis, sekecil apa pun, bergantung pada profesionalitas pengurusnya. Ini adalah titik lemah paling krusial dalam ekosistem pedesaan saat ini. Tantangan manajerial yang harus dihadapi meliputi:

• Keterbatasan Kapasitas Bisnis: Banyak aparat desa atau tokoh masyarakat yang mungkin memiliki niat baik, tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, manajemen risiko, dan analisis pasar.
• Adaptasi terhadap Dinamika Pasar: Kopdes tidak akan beroperasi di ruang hampa. Mereka akan berhadapan langsung dengan pemain swasta yang sudah mapan, mulai dari warung kelontong hingga minimarket berjaringan. Tanpa strategi bisnis yang adaptif dan inovatif, Kopdes berisiko kalah saing.
• Mentalitas Proyek vs Mentalitas Bisnis: Terdapat risiko besar bahwa Kopdes akan dikelola dengan “mentalitas proyek”—fokus pada penyerapan anggaran dan laporan administratif, bukan pada keberlanjutan usaha dan penciptaan keuntungan. Padahal, sebagai entitas bisnis, Kopdes harus mampu menghasilkan profit untuk bisa berkembang.

Faktanya, dari sekitar 212.000 unit koperasi di Indonesia, hanya sekitar 60-70% yang dianggap aktif, dan dari jumlah tersebut, kontribusinya terhadap PDB nasional masih di bawah 5%. Ini menunjukkan bahwa membangun dan mengelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan adalah pekerjaan rumah yang sangat besar.

Jalan Menuju Sukses: Rekomendasi Strategis untuk Kopdes Merah Putih

Agar program ambisius ini tidak berakhir sebagai kegagalan yang mahal, beberapa langkah strategis dan mitigasi risiko mutlak diperlukan. Berikut adalah rekomendasi kunci:

1. Finalisasi Regulasi yang Jelas dan Tegas: Pemerintah harus segera menuntaskan PMK terkait skema pinjaman Himbara. Regulasi ini harus secara eksplisit melarang penggunaan dana desa sebagai jaminan kredit dan memberikan panduan teknis yang detail mengenai proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan.
2. Investasi Masif pada Peningkatan Kapasitas SDM: Sebelum dana digelontorkan, lakukan investasi pada manusianya. Adakan program pelatihan dan sertifikasi intensif bagi calon pengurus Kopdes. Libatkan akademisi dari fakultas ekonomi dan bisnis serta praktisi sukses untuk menjadi mentor.
3. Implementasi Proyek Percontohan (Pilot Project): Alih-alih meluncurkan 80.000 unit secara serentak, mulailah dengan 1.000 atau 5.000 Kopdes percontohan di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda. Evaluasi keberhasilan dan kegagalannya secara mendalam selama 1-2 tahun untuk menyusun formula terbaik sebelum diterapkan secara nasional.
4. Membangun Sistem Pengawasan Multi-Lapis: Pengawasan partisipatif warga harus diperkuat dengan sistem audit profesional yang independen. Libatkan lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau bentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan audit acak dan investigasi.
5. Skema Mitigasi Risiko Gagal Bayar Alternatif: Alih-alih menjaminkan dana desa, pemerintah dapat menggunakan lembaga penjaminan kredit seperti Jamkrindo atau Askrindo untuk menutupi risiko gagal bayar, dengan premi yang ditanggung bersama oleh pemerintah dan Kopdes.

Kesimpulan: Pertaruhan Masa Depan Ekonomi Desa

Program Kopdes Merah Putih adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merepresentasikan harapan besar untuk akselerasi kemandirian dan kesejahteraan ekonomi desa, sebuah cita-cita luhur yang patut didukung. Di sisi lain, pelaksanaannya yang terkesan tergesa-gesa, ditambah dengan ambiguitas skema pendanaan dan risiko tata kelola yang membayangi, menjadikannya sebuah pertaruhan tingkat tinggi.

Keberhasilan program ini tidak akan ditentukan oleh megahnya seremoni peluncuran, melainkan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh: regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan mekanisme pengawasan yang anti-fraud. Tanpa ketiga pilar tersebut, 80.000 Kopdes berpotensi menjadi 80.000 masalah baru yang membebani desa. Nasib triliunan rupiah uang rakyat dan masa depan ekonomi jutaan warga desa kini bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil setelah pidato peresmian usai.